Postingan

Menampilkan postingan dengan label Skripsi Perdata

SKRIPSI SYARIAH PP Y1-143

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN DI PERUSAHAAN ROKOK EMPAT LIMA (45) KUDUS – 95 TEORI KEKUASAAN NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 90 TINJUAIAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN PADA PT. MUYATEX GETAS PEJATEN KUDUS – 94 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MAGANG DI DESA BANG AYANG KEC. BANTAR KAWUNG KAB. BREBES JATENG – 98 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA POHON KELAPA, CENGKEH DAN POHON RANDU DI KEC. CLUWAK KAB. PATI – 93 UPAH BURUH PADA PABRIK GULA MRICAN DI DESA MRICAN KEC, MOJOROT KODYA KEDIRI JATIM MENURUT HUKUM ISLAM – 93 PANDANGAN ABU AL’A MAUDUDI TENTANG BANK – 93 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK DI DESA BANJAREJO KEC. BAYAN KAB. PURWOREJO – 90 SISTEM EKONOMI DALAM ISLAM – 90 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PADI DENGAN PENANGGUHAN HARGA DI DESA KARANG PUTAT KEC. NUSAWUNGU KAB. CILACAP – 97 PERANAN BAITUL MAL DALAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – 92 SISTEM PENENTUAN UPAH TENAGA KERJA DI PERU

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA

PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KUPANG KAB. DATI II KUPANG] – 92 FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI [STUDI KASUS DI KEC. YANG ADA DI KABUPATEN DATI II MALANG] - 92 PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN – 92 KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 – 89 PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. JAROKAN KAB. DATI II KEDIRI – 92 TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB. DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANGU – 91 PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DI KELUARKANNYA UU NO. 4 TH 1982 [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II LUMAJANG] – 91 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TH 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHNAN PEMEGANG HAK [STUDI DI KEC.