TESIS ADMINISTRASI PUBLIK E1-E89

0
  1. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS PADA PIR – BUN KES KARET DILOKASI KECAMATAN JAMBI DILUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI) (,04)
  2. REFORMASI BIROKRASI LOKAL (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH TIMUR TENGAH SELATAN (,01)
  3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DIKANTOR BAPEDA KABUPATEN BENGKALIS (,02)
  4. PENERAPAN PRINSIP KEWIRAUSAHAAN DALAM KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DIKABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (,04)
  5. PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL DI EKS SWARAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (,04)
  6. PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KECAMATAN TANAH ABANG) (,03)
  7. REKONSTRUKSISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PROVING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) (,03)
  8. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN DIBIDANG PELANGGARAN DIBIDANG HUKUM MEREK (ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 01 TENTANG MERK) (,04)
  9. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02)
  10. KOSONG
  11. PENGATURAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (4) DESA DAN BERBAGAI NAMA LAINNYA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA (,04)
  12. EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK FA (,04)
  13. E-GOVERNMENT (KAJIAN TENTANG EFEKTIFITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATIS E-GOVERMENACE DI YOGYAKARTA) (,04)
  14. ANALISIS EFEKTIFITAS ORGANISASI PASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROPINSI NAGGROS ACEH DARUSALAM) (,05)
  15. PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DIKABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (,05)
  16. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DIKABUPATEN INDRA GIRI (,03)
  17. ADAPTIBILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI (,03)
  18. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (,03)
  19. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JANABERANG (STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DIKABUPATEN GOWA) (,05)
  20. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)
  21. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)
  22. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKARAYA) (,02)
  23. POLITIK ETNISITAS DALAM PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA (,05)
  24. PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SIANTAR (,04)
  25. GAYA KEPEMIMPINAN BUPATI KONAWE PERIODE 2003-2008 DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAERAH 9STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE (,05)
  26. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE (,03)
  27. PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BETAME DENGAN RETUN SAHAM (,04)
  28. ANALISIS KESTABILAN FAKTOR PENENTU HARGA SAHAM BLUE CIP DI INDONESIA (,02)
  29. PENERAPAN SOAL GOVERNANCE DITINGKAT DAERAH (STUDI KASUS DIKABUPATEN BENGKULU SELATAN PROP BENGKULU)(,02)
  30. RETRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK KOMPETISI ADMINISTRASI, TRANPARASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG) (,02)
  31. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,01)
  32. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (,02)
  33. STUDI KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (,04)
  34. DEMOKRASI DALAM ORGANISASI MAPULUS DIMINAHASA (STUDI KASUS DIDESA TUMALUTUNG KECAMATAN DAERAH KAB MINAHASA SELATAN (,04)
  35. KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN (,05)
  36. PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN (STUDI TENTANG PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,05)
  37. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSTTLEMENT TERHADAP WARGA TIMUR-TIMUR DIKABUPATEN BELU PROPINSI NTT (,04)
  38. PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARATUR PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB KULON PROGO (,05)
  39. PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO (ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA DAN FALIUMNASI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT PADA PEMILU 1997, 1999, DAN 2004 (,05)
  40. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIKAB REMBANG (,04)
  41. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH (,02)
  42. KETIMPANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN LINDUNG NONA DIKOTA AMBON PASKA KONFLIK SOSIAL (,04)
  43. ASEAN SECURITY COMMUNITY MOTIF DAN PROSPEK (,04)
  44. PARSIPASI POLITIK PEREMPUAN STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DINUSA TENGGARA TIMUR (,02)
  45. PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DURI (STUDI KASUS PT CALTES PASIFIF INDONESIA) (,05)
  46. ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPRES NOMER 18 TAHUN 2000 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK (,05)
  47. EFEKTIFITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMER TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (,02)
  48. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DIKABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DANAU DIATAS DANAU DIBAWAH DAN DANAU TALANG TASWALANG) (,02)
  49. PENGARUH PERISTIWA 1965 ‘TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KORBAN’ (STUDI KASUS DESA RANDUSARI, KECAMATAN TERAS BOYOLALI) (, 04)
  50. MANAJEMEN PELUCUTAN SENJATA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT- MASYARAKAT BELAJAR DARI PENGALAMAN REKUNSTRUKSI DAN REHABILITASI MALUKU PASCA KONFLIK (,05)
  51. KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA DIKOTA BATAM (,05)
  52. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR HILIR KEPASAR RETAIL JAKBARING PALEMBANG (,05)
  53. REFORMASI DIINDONESIA STUDI ATAS PEMIKIRAN POLITIK PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PGRI) 1998-2000 (,01)
  54. IMPLEMENTASI PP NO 8 TAHUN 2003 DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UU NO 45 TH 1999 DI PROPINSI IRIAN JAYA BARAT 9,05)
  55. UPAYA PENINGKATAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB LAHAT (, )
  56. EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU DIPULAU BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,03)
  57. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA TINGKAT II DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TINGAT II SINTAN) (,96)
  58. HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN (,05)
  59. REVIEW KEBIJAKAN PENGUKUHAN DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (STUDI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI) (,06)
  60. ROMO MANGUN WIJAYA DAN PERLAWANAN NIR KEKERASAN STUDI ATAS PERJUANGAN SEORANG ROHANIAWAN MEMBELA KAUM MARGINAL (,03)
  61. OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN KURAU KAB TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (,05)
  62. ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIK SELAMA ENAM BULAN DARURAT MILITER DI NAD (19 MEI – 19 NOVEMBER 03) (,05)
  63. KONFLIK BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA DILAUT SULAWESI SEBAGAI DAMPAK SITERTIFKANNYA PETA LAUT 1979 OLEH PEMERINTAH MALAYSIA (,06)
  64. EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) STUDI KASUS DIKABUPATEN GUNUNG KIDUL (,01)
  65. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PROPINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU (,04)
  66. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06)
  67. PEMILU PASKA ORBA KUDA TROYA REOLIGAR KISME (STUDI KASUS PILKADAL, KABUPATEN SLEMAN) (,05)
  68. BISNIS MILITER DAN DINAMIKA KONFLIK DIKOTA AMBON 1999-2000 (,05)
  69. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06)
  70. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (,05)
  71. KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIKOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN KTP SINDUK SISTEM ONLINE) (,06)
  72. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK MENINGKATKAN PADA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02)
  73. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN USAHA (STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH-LAMPUNG) (,05)
  74. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI (KPPI) KABUPATEN PURBALINGGA (,05)
  75. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KOTA PEKAN BARU (,06)
  76. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PMD, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH (,04)
  77. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (,05)
  78. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DISEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI (,06)
  79. KINERJA ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI RIAU (,06)
  80. KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MARTA KOTAMADYA YOGYAKARTA (,98)
  81. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PADA PENDAPATAN MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU
  82. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB KEPULAUAN RIAU (,04)
  83. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU (,06)
  84. PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN DALAM HUBUNGAN MUSLIM-KRISTEN DIKOTA PALU (,06)
  85. THANK’S POLICES AND KONFLIET ESCALATION IN THE TREE SOUTHERMOST PROVINCES OF THAILAND PATTANI, YALA AND NARATHIWAT (, )
  86. DAMPAK MAKNA GANDA YANG DIHASILKAN DARI PEMOTONGAN SEBAGIAN OBYEK FOTO IKLAN TERHADAP EVALUASI PRODUK (,97)
  87. KOSONG
  88. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB BENGKULU UTARA (,06)
  89. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA DI DISTIK SENTANI TIMUR TAHUN 2004 (,06)


Salam IDTESIS
SANJAYA
Mobile: 0817-9448-173
email : idtesis@gmail.com
YM : Sanjaya_jk
situs : http://www.idtesis.com
blog : http://www.idtesis.blogspot.com
Share :

Komentar Facebook:

0 Komentar Blog: