SKRIPSI SYARIAH PA Y1-166

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS-KASUS PEMBERIAN HIBAH DI DESA KETANGGUNGAN BREBES JATENG – 96

  2. KEDUDUKAN MASLAHAN MURSALAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM – 93

  3. TINJUAN TENTANG PENYIMPANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UU NO. 1 TH 1974 DAN HUKUM ISLAM DI KAB. SLEMAN – 91

  4. KRITERIA CACAT BADAN DAN SAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM UU NO. 1 TH 1973 [STUDI MENURUT HUKUM ISLAM] – 96

  5. TINJAUAN TERHADAP DASAR HUKUM DAN TERTIB WALI NIKAH MENURUT KONSEP AHMAD IBN HAMBAL – 95

  6. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 22 TH 1997 PASAL 85 TENTANG KETENTUAN PIDANA NARKOTIKA – 98

  7. GAJI WALI KARENA PERWALIANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF – 91

  8. PEMIKIRAN ABDUL A’LA AL MAUDUDI TENTANG NEGARA DAN OTORITAS SYARIAH TERHADAPNYA – 97

  9. STUDI PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM “JINAYAT” TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN – 95

  10. KEBERADAAN DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM – 97

  11. DINAMIKA HUKUM ISLAM [STUDI POSISI HARTA BERSAMA DALAM UU NO. 1 TH 1974]

  12. KEWAJIBAN ISTRI MEMBERI NAFKAH SUAMI [STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZNI DAN RELEFANSINYA DENGAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM SISTEM UU PERKAWINAN DI INDONESIA] – 90

  13. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF – 89

  14. STUDI ANALISIS TENTANG WASIAT WAJIBAH – 90

  15. KECANDUAN ECTASY SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM – 97

  16. SISTEM KREDIT MOTOR DI DEALER MERPATI MOTOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 96

  17. PELAKSANAAN PERCERAIAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERZINAHAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL – 96

  18. PELAKSANAAN PERCERAIAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERZINAHAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL – 96

  19. PELAKSANAAN PP NO. 10 TH 1983 TENTANG POLIGAMI DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MUSLIM DI KAB. SLEMAN YK – 96

  20. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN COSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL BESLAG PADA PENGADILAN AGAMA DI YK SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 7 TH 1989 - 97

  21. PERWAKAFAN TANAH DI KEC. KAMPAR RIAU MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN PP NO. 28 TH 1977 – 98

  22. STUDI PERBANDINGAN DELIK PERAMPOKAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF – 98

  23. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 284 KUHP TENTANG DELIK PERZINAAN – 96

  24. AKIBAT PERCERAIAN SEORANG ISTRI TERHADAP PENGHASILAN BEKAS SUAMI PNS MENURUT PP NO. 20 TH 1983 DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM – 87

  25. BAGIAN AYAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM [STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM] – 96

  26. KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM DALAM HUKUM WARISAN ISLAM – 86

  27. MOTIVASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SUDAH BERCERAI MELAKUKAN RUJUK DI KEC. GRESIK KEC. CIREBON ’KASUS TH 1990/1991 – 1991/1992’ – 92

  28. PROBLEMANTIKA PERCERAIAN DAN NAFAKAH BAGI PNS MENURUT PP NO. 10 TH 1983 DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM – 88

  29. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRY [STUDI KASUS DI KEC. PALASAH KAB. MAJALENGKA] – 92

  30. KOSONG

  31. TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT MERARIO DI LOMBOK BARAT – 92

  32. TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BEBAN NAFAKAH ATAS SUAMI AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TH 1974 – 89

  33. GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DALAM UU NO. 1/1974 DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM – 92

  34. STUDI TENTANG VERSTEK DAN VERZET DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM ACARA ISLAM – 89

  35. SISTEM DAN METODE PENERAPAN HUKUM ISLAM [STUDI KOMPARASI ANTARA MUHAMMADIYAN DENGAN MUI TENTANG HUKUM KELUARGA] – 95

  36. PENGARUH PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG KEWARISAN BILATERAL TENTANG KETENTUAN BUKU II KOMPILASI HUKUM ISLAM – 97

  37. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA YK – 93

  38. PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH MAJLIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN MUHAMMADIYAH DI DAERAH NGAWI PROP JAT9IM – 99

  39. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI INDONESIA – 92

  40. PROSES PENYELESAIAN SYOQOH DI PENGADILAN AGAMA KAB. SLEMAN – 92

  41. NUSYUS SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN MEMBERI NAFKAH [STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN P.A SLEMAN] - 97

  42. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA GONO GINI DI KEC. MINGGIR KAB. SLEMAN – 88

  43. PERANAN BPA DALAM MENANGGULANGI KERETAKAN HIDUP KELUARGA DI KEC. BANTUL KAB. DATI II BANTUL – 91

  44. TINJAUAN YURIDIS PROSES PERWAKAFAN TANAH MILIK DI KAB. DATI II PURWOREJO – 94

  45. WANITA DAN RUMAH TANGGA IDEAL MENURUT ISLAM – 91

  46. PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA KARENA TIDAK ADANYA KEPUASAN SEKS DI P.A YK – 91

  47. HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO [DARAT] SUMSEL DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM – 91

  48. PERANAN BP-4 KEC. MLATI KAB. SLEMAN DALAM MENDAMAIKAN PERSELISISHAN SUAMI ISTRI [TINJUAN DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM] – 98

  49. PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 96

  50. SIGHAT TA’LIK TALAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF – 96

  51. KEDUDUKAN SEORANG SAKSI DITAMBAH SUMPAH DALAM KEWARISAN MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI’I – 96

  52. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PP NO. 28 TH 1977 DI KOTAMADYA YK – 96

  53. TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL 39 TENTANG PERCERAIAN UU NO/1974 [STUDI KASUS PERCERAIAN DI P.A SELONG LOMBOK TIMUR NTB] – 96

  54. TINJAUAN FIQH ISLAM TERHADAP POLIGAMI DI KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN – 98

  55. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN [STUDI PASAL 26 UU NO.1/1974] -- 98

  56. STUDI PANDANGAN IBNU JARIR AT-TABARI TERHADAP HAKIM WANITA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERADUAN AGAMA DI INDONESIA – 93

  57. IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN [STUDI ANALISI TERHADAP PUTUSAN PA BANTUL 97] – 98

  58. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA [STUDI KASUS PADA PA YK] – 96

  59. PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN MENURUT PP. NO. 10/1993 [SEBUAH TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM] – 96

  60. PROSPEK IJMA’ SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM – 96

  61. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN TERTUA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SEMENDO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM [STUDI KASUS DI DESA REBANG TINGGI KEC. BANJIT KEB. LAMPUNG UTARA] – 96

  62. POTENSI ZAKAT SUSU SAPI PERAH DI KEC. NGEMPLAK MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM SERTA PROBLEMANTIKANYA – 96

  63. PERSAKSIAN AHLI DALAM KUHAP INDONESIA PASAL 186 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 96

  64. KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERADILAN AGAMA ’SUATU TINJAUAN YURIDIS HISTORIS SEBELUM DAN SESUDAH UU NO. 7 TH 1989’ – 97

  65. EKSISTENSI HERMAPRODITE ”WARIA” DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERKAWINAN ISLAM DAN UU NO. 1 TH 1974 – 96

  66. KONSEP REALISASI KEADILAN DALAM PEMBINAAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA – 97

  67. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP VOOGDIJ ”PERWALIAN” DALAM HUKUM PERDATA – 91

  68. TAQLID ITTIBA BAGI MUKALLAF DALAM PELAKSANAAN HUKUM ISLAM – 92

  69. PEMBUKTIAN ZINA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN – 95

  70. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA [STUDI KASUS DI KE. WONOSARI KAB. GUNUNG KIDUL DIY] – 96

  71. KREDIT SAPI PERAH DAN SISTEM PEMBAYARANNYA DI KUD MOJOSONGO KAB. BOYOLALI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 96

  72. HUKUMAN PENJARA LIMA TAHUN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ”KAJIAN TEORITIK” - 95

  73. ZINA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN [STUDI KASUS DI P.A INDRAMAYU] – 95

  74. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SURAT KEPMENKES RI NO. 345/MENKES/SD/X/1983 TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA [KODEKSI] – 98

  75. PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI MEREKA YANG BERAGAMA KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1/1974 [PENELITIAN DI PN SLEMAN YK] – 98

  76. STUDI TERHADAP PUTUSAN TENTANG PERCERAIAN KARENA ZINA DI PA. KAB. BANTUL – 95

  77. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN GIGI PALSU [STUDI KASUS DI POLIKLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UGM YK] – 98

  78. KONTEKSTUALISASI FIQH DALAM PANDANGAN POSMODERMIS ISLAM – 98

  79. STUDI PERBANDINGAN TERHADA KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM – 97

  80. PELAKSANAAN PERCERAIAN BAGI MEREKA YANG BERAGAMA KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1/1974 [PENELITIAN DI PN SLEMAN YK] – 98

  81. PELAKSANAAN ZAKAT MAL DAN PERUBAHAN EKONOKI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI KEC. BATUR KAB. BANJARNEGARA] – 98

  82. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERCERAIAN KARENA IMPOTENSI DI PA YK - 98

  83. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 303 KITAB UU HUKUM PIDANA TENTANG KRITERIA DAN ANCAMAN HUKUMAN PERJUDIAN – 98

  84. KESADARAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH MILIK [STUDI KASUS DI KEC. ANDONG KAB. BOYOLALI] – 99

  85. PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN AKIBATNYA MENURUT PP NO. 28 TH 1977 DI KAB PURWOREJO – 98

  86. MASLAHAH PENCATATAN PERKAWINAN ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN RELEVANSINYA DENGAN PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 1/1974” – 96

  87. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ”CORNER” DALAM SISTEM PENJUALAN SAHAM DAN OBLIGASI DI INDONESIA – 98

  88. REKONSTRUKSI FIQH KONTEMPORER ”TELAAH PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SKRIPTURALISME DAN MAZHAB LIBERALISME DALAM FIQH ISLAM” – 98

  89. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPPRES NO. 5/1987 TENTANG REMISI – 98

  90. STUDI PERBANDINGAN ANTARA PASAL 359 KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEALFAAN – 98

  91. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN DALAM UU NO. 7 TH 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA – 98

  92. PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”TINJAUAN TERHADAP PASAL 50, 53 UU NO.1/1974 DAN STUDI KASUS DI PA KODYA YK” – 98

  93. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSYARATAN HAKIM DALAM UU NO. 7 TH 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA – 98

  94. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN – 92

  95. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF MUHAMMADIYAH DAERAH KEBUMEN – 98

  96. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMSOSTEK DI PT. SURYA TOTO DI KAB. TANGERANG – 98

  97. PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN PENGURUS MAJLIS WAKIL CAB. NAHDAHTUL ULAMA DI KEC. WUNGU KAB. KENDAL – 97

  98. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMSOSTEK DI KANTOR PUSAT PERUM PERUMNAS JAKARTA – 97

  99. TES GOLONGAN DARAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI BAGI HAKIM AGAMA DALAM MENENTUKAN AHLI WARIS ANAK – 92

  100. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 1 PNPS TH 1965 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP AGAMA – 97

  101. PROSES PENYELESAIAN CERAI DENGAN ALASAN ZINA MENURUT UU NO.7/1989 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 92

  102. GANGGUAN JIWA SEBAGAI ALASAN DALAM PERCERAIAN – 92

  103. KRITERIA ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI P.A BANTUL ”TINJAUAN DALAM HUKUM ISLAM” – 96

  104. IJIN WALI NIKAH BAGI JANDA MENURUT PANDANGAN IBNU HAZIM – 97

  105. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI [STUDI KASUS DALAM MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT JAKTIM] – 97

  106. STUDI TENTANG PERSAKSIAN WANITA MASA DULU DAN MASA SEKARANG DALAM PERADILAN ISLAM [SUATU TINJAUAN FILOSOFIS] – 90

  107. SIKAP HAKIM DALAM MENGHADAPI DUA ALAT BUKTI YANG KUAT DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM ACARA ISLAM – 90

  108. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN KESEHATAN KELUARGA DI KEC. KARANG ANOM KAB. KLATEN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 90

  109. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FRIGIDITAS ISTRI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN – 94

  110. STUDI KOMPARATIF TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT JAWA – 93

  111. TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKSI UNJUK RASA ”TELAAH TERHADAP UU NO. 9 TH 1998” – 99

  112. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALASAN POLIGAMI DI PA WATES – 00

  113. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 32 HURUF (C) UU NO. 5 TH 1991 TENTANG WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM PENGGUNAAN AZAS OPPORTUNITAS BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM - 00

  114. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN TRANSPLANTASI KORNEA MATA ANTARA DONOR MATA DENGAN BANK MATA DI YK – 99

  115. TINJUANA HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN TRANSPLANTASI KORNE MATA ANTARA DONOR MATA DENGAN BANK MATA DI YK – 99

  116. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AUTOPSI DARAH DEOKSIRI BOSA NUKLEAT ACID SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN PERZINAAN – 99

  117. PENETAPAN HALAL SUATU PRODUK DI INDONESIA ”STUDI ANALISIS DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT2AN DAN KOSMETIKA MUI PUSAT JAKARATA” – 99

  118. STUDI KRITIS TERHADAP HADIS TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA SEBAGI KEPALA NEGARA – 99

  119. PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI WILAYAH HUKUM KUA KODYA YK ”DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM” – 99

  120. STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBELAAN DIRI MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM – 99

  121. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA DI KAB. TAPANULI SELATAN – 00

  122. PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM ”STUDI DI PT. ALBASIA BHUMI PHALA” – 98

  123. WANITA KARIER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM – 99

  124. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL LAUT ’STUDI KASUS DI DESA GEBANG MEKAR KEC. BABAKAN KAB. CIREBON JABAR’ – 99

  125. STUDI KONFIGURASI MAZHAB SYAFI’I DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA – 00

  126. PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKARA PERCERAIAN SUAMI NON MUSLIM DI PA YK ’STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NO. 133/pdt.6/94/PA YK’ – 99

  127. KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKWINAN MENURUT UU NO. 1 TH 1974 {STUDI KASUS DI PA YK} – 99

  128. DEMOKRASI MENURUT HUKUM ISLAM – 99

  129. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN TRADISI JARINGAN DI DESA PAREAH KEC. KANDANG HAUR KAB. INDRAMAYU – 99

  130. HAK DAN KEWAJIBAN BAGI KORBAN ATAS TINDAKAN DAYA PAKSA ”ANALISIS PERBANDINGAN PASAL 48 & 49 KUHP DAN HUKUM ISLAM – 99

  131. STUDI ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMBERIAN MUT’AH DI PENGADILAN YK

  132. GUGATAN NEBIS IN IDEM DALAM PRAKTEK PERADILAN DI PN YK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”STUDI KASUS NO. 32/1981.pdt/G/PN.Y” – 00

  133. STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG RAD – 00

  134. ISLAMIC LAW IN INDONESIA : A STUDY OF THE INFLUENCE OF ISLAM AND STATE RELATION SHIP ON ISLAMIC LAW LEGILSATION IN NEW ORDER ERA – 00

  135. PANDANGAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG IDEOLOGI PANCASILA “STUDI PEMIKIRAN ANTARAN 1984-1999 – 00

  136. STUDI PEMIKIRAN PROF DR. NURCHOLIS MADJID TENTANG PARTAI ISLAM DI INDONESIA – 00

  137. MUSIK DAN NYANYIAN MENURUT IMAM AL-GAZALI KAJIAN ANALISIS KOMPARATIF – 00

  138. STUDI TERHADAP IJTIHAD UMAR BIN KHATAB TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT BAGI MUALAF – 00

  139. INSEMINASI BUATAN DARI SUAMI YANG SUDAH MENINGGAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM – 00

  140. PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA NEGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM – 99

  141. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MERARIK PADA SUKU SASAK DI KEC. TANJUNG KAB. LOMBOK BARAT – 99

  142. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAHNYA TAHARAH DAN SHALAT BAGI PASIEN PEMAKAI KATELER – 99

  143. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN KUASA DALAM BANTUAN DAN PELAYANAN HUKUM – 98

  144. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 9, 10, 11 UUD NO. 9 TH 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ”ISLAMIC LEGAL PARSPECTIVE REGARDING SECTION 9, 10, 11 THE CODE OF LAW NUMBER 9 OF 1998 ABOUT THE FREEDOM OF EKSPRESSION IN FRONT OF THE PUBLIK – 00

  145. PELAKSANAAN AKAD KREDIT PADA BMT AL IKHLAS YK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM “THE APPLICATION CREDIT AGREEMENT OF BMT AL IKHLAS OF YK IN ISLAMIC LAW PORSPECTIVE – 99

  146. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 9 UU NO. 14/1970 TENTANG POKOK KEKUASANAAN KEHAIKAM “STUDI KASUS GANTI KERUGIAN DAN REHABILITAS”

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWA UPON CHAPER 9 UU NO.14/1970 ABOUT JUDICARY CAPITALS POWER “A STUDI CASE OF COMPENTATION AND REHABILITATION – 01

  1. THE IMPACT OF TELEVISION BROAD CASTING ON PEOPLE OF PANDEAN SUBDISTRICT OF UMBULHARJO YK MUNICIPALITY ACCORDING TO THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ‘STUDI ON THE IMPLEMENTATION OF ARTIDE 4 OF BROAD CASTING REGULATION NO. 24/97”

  2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BURUH GENDONG PEREMPUAN DI PASAR BERINGHARJO YK “THE FEMALE MANUAL LAOURER AT BERINGHARJO MARKET OF YK AT SEEN ISLAMIC LAW” – 00

  3. PANDANGAN BIJI JENISTRI DINTIJAU DARI HUKUM ISLAM – 98

  4. STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAL DELIK MAKAR ”BUGAT” – 99

  5. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AYAT AL QURAN DAN HADIST DALAM KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW ON USING THE VERSES OF THE KORAN AND TRADITION IN THE CAMPAGN OF INDONESIA ISLAMIC – 99

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAHAN TERDAKWA DALAM KUHAP

THE ISLAMIC LAW REVIEW OF THE ACAUSED ARESING IN KUHAP – 00

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GENDER “STUDI TENTANG FEMINISME KONTEMPORER” - 99

  2. STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN UU NO. 7 TH 1974 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WANITA DALAM PERKAWINAN – 97

  3. PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA ”STUDI ATAS PEMIKIRAN NUR CHOLIS MADJID”

THE BUILDING OF A CIVIL SOCIETY IN INDONESIA ”STUDY OF NU CHOLISH MADJID THOUGHT” – 00

  1. PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DUSUN KRAPYAK WETAN DAN KRAPYAK KULON DESA PANGGUNGHARJO KEC. SEWON KAB. BANTUL – 02

  2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BESLUIT SEBAGAI JAMINAN KREDIT “STUDI KASUS DI BRI SELUMA BENGKULU SELATAN”

THE SISLAMIC LAW OVER VIEW REGARDING THE USING BESLUIT AS CREDIT GUARANTEE “CASE STUDY AT BRI SELUMA SOUTH OF BENGKULU” – 00

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KUH PERDATA/BW TENTANG PENOLAKAN WARISAN

THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE OF BURGERLIJK WETBO REGARDING THE HEIR REFUSAL – 01

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MENGATASI KEMANDULAN MENURUT ILMU KEDOKTERAN - 01

  2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH ”STUDI PASAL 1688 KUH PERDATA

THE PRESPECTIVE OF ISLAMIC LAW REGARDING THE ARTICLE 1688 OF WET BOOK ABOUT THE RETURNING OF THE GIFT – 02

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENSOR MATIK SEBAGAI DETEKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN ‘THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW ON THE CENSORMATIK DETECTING FO STEALING CRIMINAL” –

  2. AKTUALISASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM ”THE ACTUALIZATION OF JUSTICE VAUE IN ISLAMIC LAW OF IN HERITANCE – 02

  3. ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA {STUDI ATAS PEMIKIRAN M NATSIR}

ISLAM AS A BASIS OF THE INDONESIA STATE “STUDY OF M NATSIR THOUGHT” – 01

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTAN JARIMAH ZINAL DENGAN AUDIOVISUAL

THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE REGARDING THE AUDIOVISUAL AS THE PROVING OF ADULTERY CREM” – 01

  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUBAHAN TEKSTIL DI PT. S DUPATEK “STUDI TENTANG HAK BURUH WANITA DALAM SISTEM WAKTU KERJA”

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWA A BOUT LABOURTM TEXTILE COMPANY PT. S. DUPANTEX “STUDY OF WOMEN AS LABOUR RIGHTS IN THE OF WORK SISTEM” – 01


  1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 5 UU NO. 3 TH 97 TENTANG PENDIDIKAN ANAK ‘THE SECTION 5 CODE OF LAW NUMBER 3 YEAR 97 REGRDING THE CHILD IN VESGATION FROM ISLAMIC LEGAL POINT OF VIEW’ – 01



Salam IDTESIS
SANJAYA
Mobile: 0817-9448-173
email : idtesis@gmail.com
YM : Sanjaya_jk
situs : http://www.idtesis.com
Share :

Komentar Facebook: