TESIS HUKUM E1 - 123

1. PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE/NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BEJ – 02

2. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA – 00

3. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS – 03

4. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAKA OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02

5. PENENTUAN NIALI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) – 02

6. PENGAJUAN HAK MEMNITA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) - 03

7. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 – 03

8. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS – 03

9. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME – 03

10. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA – 03

11. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KAB. PURBALINGGA – 03

12. KOSONG

13. EKSISITENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KAB. BANYUMAS – 03

14. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YK (DITINJAU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA) – 03

15. KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DI BIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROP. BALI) – 02

16. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) – 04

17. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALBAR – 01

18. PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PAD DI KAB. SLEMAN – 01

19. PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 04

20. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG – 04

21. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMHAN DI KOTA SAMARINDA – 04

22. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA – 03

23. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM – 04

24. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN – 04

25. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ON LINE – 03

26. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA DIPTA MUSIK DAN LAGU BALI – 03

27. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KAB. TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH – 04

28. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 6 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN – 04

29. UPAYA HUKUM PT. BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET – 04

30. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA – 04

31. PEMBAGIAN HAKK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 05

32. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (SUATU STUDI DI POLRES KLATEN) – 04

33. REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) – 02

34. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KALTIM – 02

35. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET – 03

36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN IDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI – 03

37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI – 03

38. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA – 04

39. DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 02

40. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 03

41. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA – 03

42. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UU MERK DI DIY – 03

43. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI ALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) – 03

44. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (SUATU STUDI DI POLRES BOYOLALI) – 03

45. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YK) – 04

46. PERANAN UU PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI – 03

47. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA – 04

48. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGO PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP PAPUA – 03

49. PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA - 03

50. UPAYA PENEGAKAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA – 03

51. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA

52. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI – 03

53. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO. 4 TH 1998 – 02

54. PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. BALI – 03

55. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS – 04

56. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR – 03

57. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN – 04

58. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KAB. BANYUMAS – 04

59. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALTIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUKM INVESTASI – 04

60. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK – 03

61. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI – 04

62. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – 05

63. PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) – 03

64. GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MERK – 05

65. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) – 05

66. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BARU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR

67. TANGGUNGJAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT – 04

68. ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YK) – 05

69. METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAKJELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PN YK – 04

70. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROP KALBAR – 05

71. PERANANA BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03

72. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) – 02

73. PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YK (STUDI KASUS DI PN YK) – 05

74. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBER BARAT – 05

75. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMDA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KAB. BANYUMAS – 02

76. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DIY – 05

77. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05

78. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASSAR – 05

79. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KEC. DENPASAR SELATAN – 05

80. PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05

81. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALAM MASYARAKAT BUGIS DI DESA ROMPEGADING KEC. LILIRIAJA KAB. SOPPENG – 05

82. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR – 06

83. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05

84. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT – 05

85. PELAKSANAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DIKOTA MAKASAR – 05

86. PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMSEL – 01

87. REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KAB. KATINGAN PROP KALTENG SKALA RUMAH TANGGA – 05

88. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) – 03

89. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN – 05

90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINGA – 04

91. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KOTA MAKASAR - 06

92. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN – 06

93. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS – 06

94. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISK (CD) – 02

95. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA – 03

96. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL – 02

97. PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN – 99

98. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANGA NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR – 06

99. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP RIAU – 05

100. KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURICH – 05

101. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KALENG DARI DAERAH WONOSOBO – 05

102. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DARI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI -= 05

103. PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT – 05

104. UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK – 05

105. STUDI IMPELEMNTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA – 05

106. PELAKSANAAN THE FILEC’S OF CREDIT ”ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO – 05

107. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JATENG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG

108. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISINIS (STUDI DI PROP KALTIM) – 05

109. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. BANK NIAGA TBK – 05

110. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JATENG CABANG SURAKARTA – 05

111. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO – 05

112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN - 05

113. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KAB. KUTAI – 05

114. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA – 05

115. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TH 1996 – 05

116. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO. 20 TH 2003 DI PN JAKBAR – 05

117. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DI KAB. SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJAR 9 TH – 05

118. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA – 05

119. PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUCIA DALAM PERJANJIAN FIDUCIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) – 05

120. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET – 05

121. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA – 05

122. PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIVITAS PADA PT. BNI TBK – 05

123. UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALTIM DI SAMARINDA - 05

Salam IDTESIS
SANJAYA
Mobile: 0817-9448-173
email : idtesis@gmail.com
YM : Sanjaya_jk
situs : http://www.idtesis.com
blog : http://www.idtesis.blogspot.com