TESIS HUKUM GM

1. PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS – 99
2. PERANAN LEMBAGA BIPARTIT SEBAGAI FORUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA BANDUNG – 02
3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA – 02
4. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL OLEH BUMN DI PROP. DIY (SK : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AP YOGYAKARTA) – 03
5. PENGENDALIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI – 02
6. PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN ETIKA BISNIS PADA BISNIS JUAL BELI PERANGKAT KERAS KOMPUTER DI KOTAMADYA SEMARANG – 99
7. PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN PENDUDUK SIPIL DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA – 90
8. KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI SOSIAL DALAM RANGKA PENGATURAN UNDANG-UNDANG HUKUM ASURANSI NASIONAL SERTA MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN RUANG LINGKUPNYA – 93
9. EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM MUHAMMAD ABDUH – 98
10. KALIMAT UN-SAWA DALAM QUR’AN SEBUAH SUMBANGAN PEMAHAMAN AQIDAH ISLAM TERHADAP SUMPAH PERDAMAIAN NAWEAR (SK : DESA TUAL, MALUKU TENGGARA) – 01
11. HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAH NEGARA) – HTN 95
12. EFEKTIVITAS ORGANISASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM RANGKA PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR – 03
13. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03
14. PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK KENYAH DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1974 – 03
15. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MAL PRAKTEK (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM) – 02
16. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENYERAHAN PENGGUNAAN KAPLING TANAH MATANG OLEH PERUM PERUMAHAN DENGAN USER DI KOTA MAKASAR – 03
17. PENGGUNAAN JASA ADVOKAST ATAU PENGACARA SEBAGAI KONSULTAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA OLEH PERUSAHAAN (PT. HARTATI JAYA POLYWOOD SAMARINDA) – 03
18. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA – 04
19. KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI ERA OTONOMI DAERAH (SK : KAB. BANGGAI PROP SULTENG) – 04
20. UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH PRODUK-PRODULK HUKUM DAERAH KAB. PURWOREJO MELALUI PEMANFAATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) – 02
21. PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (KAJIAN DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA) – 02
22. CODE FOR PRODUCT SEBAGAI SARANA ETIKA BISNIS DI PERUSAHAAN MIGAS TOTAL FINAELF E & P INDONESIA – 01
23. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (SK : PADA PT. BRITISH PETROLEUM DI PAPUA) – 04
24. PERWUJUDAN KONSEP NEGARA HUKUM MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 – 04
25. STATUS HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PENYIMPANAN DANA DAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT DI DESA ADAT KUTA DAN JIMBARAN – 02
26. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN – 04
27. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARTAUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KAB. BANYUMAS – 02
28. PENGATURAN HUKUM KREDITOR PREFERENT DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN – 05
29. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05
30. KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN - 01

Salam IDTESIS
SANJAYA
Mobile: 0817-9448-173
email : idtesis@gmail.com
YM : Sanjaya_jk
situs : http://www.idtesis.com
blog : http://www.idtesis.blogspot.com

BANK BCA KCP KATAMSO YOGYAKARTA No.Rek 4450913591 (atas nama M. TYAS SANJAYA)

BANK MANDIRI KCP KATAMSO YOGYAKARTA No.Rek. 137-00-0535615-5 (atas nama M. TYAS SANJAYA)

BANK BNI YOGYAKARTA No.Rek. 013 - 869 - 7470 (atas nama M. TYAS SANJAYA) (jaringan ATM BERSAMA)